Ketiadaan papan nama proyek dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Padahal, papan informasi merupakan hak publik untuk mengetahui rincian kegiatan, sumber anggaran, kontraktor pelaksana, hingga target waktu penyelesaian.
Selain soal transparansi, warga Bagansiapiapi bernama Yono mempertanyakan penetapan skala prioritas penanganan banjir oleh instansi terkait.
"Pekerjaan pengerukan dan pembuatan parit baru di Batu Enam dinilai kurang mendesak dibandingkan beberapa titik rawan banjir lain yang selama ini melumpuhkan aktivitas masyarakat," ujar Yono.
Menurutnya, masih banyak wilayah yang jauh lebih krusial dan butuh penanganan darurat. Di antaranya Jalan Pelabuhan, Jalan SMA, Jalan Madrasah, Jalan Bulan Ujung, Jalan Sumatra, Jalan Utama dan beberapa titik lainnya.
Lokasi tersebut merupakan area padat aktivitas dan akses vital warga yang berulang kali mengalami genangan parah setiap curah hujan tinggi.
Sementara itu,Plt Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Rohil, Gotri Jayadi, S.T, memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Minggu (27/9/2026).
Ia mengatakan kegiatan di Batu Enam tersebut menggunakan mekanisme dana swakelola yang bersumber dari APBD Murni TA 2026 senilai Rp300.000.000 dengan panjang saluran 2 hingga 3 kilometer.
Menurutnya, pekerjaan swakelola tidak diwajibkan memasang plang proyek.
"Kegiatan tersebut merupakan normalisasi dengan dana swakelola. Untuk pekerjaan swakelola memang tidak harus menggunakan papan plang proyek," ujar Gotri.
Ia juga menjelaskan pembuatan parit baru di lokasi tersebut memiliki peruntukan khusus, yakni sebagai infrastruktur pendukung untuk area pembangunan Sekolah Nasional, Terintegritasi (SNT) .
Menanggapi itu, Yono berharap Dinas PUPR dan Pemkab Rohil turun langsung ke lapangan untuk melihat skala prioritas yang sebenarnya serta menjelaskan juknis penggunaan anggaran swakelola tersebut.
Masyarakat mendesak agar alokasi anggaran dan fokus penanganan banjir lebih mengutamakan titik-titik rawan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. (Tim).
